SURAT KEPUTUSAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG UBAN
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG UBAN
NOMOR: W32.IMI.4.GR.02.01- 0402
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KEIMIGRASIAN
UNTUK PENERBITAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN IZIN TINGGAL
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG UBAN
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah
yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan
pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud
huruf (a), maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Warga Negara Indonesia dan Warga
Negara Asing dengan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Uban.
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5216)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5409);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian,
Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan,Dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Dan Izin Tinggal
Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan
Laksana Paspor.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG UBAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
KEIMIGRASIAN UNTUK PENERBITAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA DAN IZIN TINGGAL
PERTAMA : Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Uban sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Standar Pelayanan pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Uban meliputi ruang lingkup pelayanan administratif
berupa penerbitan Paspor, Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap dan Izin Keluar;
KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana
dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di :Tanjung Uban
Pada tanggal : 16 Agustus 2016
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG UBAN
TTD
SUHENDRA
NIP. 19740119 199903 1 001
