Surat Keputusan

SURAT KEPUTUSAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH 
KEPULAUAN RIAU

KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG UBAN

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG UBAN

NOMOR: W32.IMI.4.GR.02.01- 0402      

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KEIMIGRASIAN
UNTUK PENERBITAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA

DAN IZIN TINGGAL

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG UBAN

 

Menimbang :        a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah

yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan

pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud

huruf (a), maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Warga Negara Indonesia dan Warga

Negara Asing dengan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Uban.

Mengingat  :         1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 5216)

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 5409);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian

Hukum Dan Hak Asasi Manusia;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian,

Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan,Dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Dan Izin Tinggal

Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan

Laksana Paspor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :       KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG UBAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

KEIMIGRASIAN UNTUK PENERBITAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA DAN IZIN TINGGAL

 

PERTAMA    :       Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Uban sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA         :       Standar Pelayanan pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Uban meliputi ruang lingkup pelayanan administratif

berupa penerbitan Paspor, Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap dan Izin Keluar;

KETIGA        :       Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana

dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT   :       Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Tanjung Uban

Pada tanggal : 16 Agustus 2016

                                      KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG UBAN

TTD

                               SUHENDRA

                                    NIP. 19740119 199903 1 001

Share ke social media...