Penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian

Penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian

A. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.10.14 Tahun 2010 tentang Tata Cara

     Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian

 

1. Jenis Pelayanan

Jenis Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM).

 

    2. Dasar hukum

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 5216);

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 5409);

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara, Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan,

dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 5409;

f.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian

Hukum Dan Hak Asasi Manusia;

g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Hukun dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

h.  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.10.14 Tahun 2010 tentang tata cara

permohonan Surat Keterangan Keimigrasian;

 

   3. Pendahuluan

Sebagai salah satu fungsi keimigrasian yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

yaitu Pelayanan Keimigrasian yang dihubungkan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik untuk

itulah dibuat suatu standar pelayanan Keimigrasian dibidang penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian.

 

   4. Persyaratan Pelayanan :

a. SKIM untuk proses permohonan pewarganegaraan :

1)  Mengisi formulir yang ditentukan;

2)  Menunjukan asli dan melampirkan fotokopi:

a) Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku; dan

b) Izin Tinggal Tetap yang sah dan masih berlaku.

3)  Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia untuk jangka waktu:

a) Paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut; atau

b) Paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.

4)  Tidak terdapat dalam daftar pencegahan;

5)  Pas foto terbaru berlatar warna merah berukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4 cm x 6 cm

sebanyak 4 (empat) lembar;

6)  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

7)  Surat kuasa bermaterai jika pengajuan permohonan dikuasakan;

8)  Untuk tenaga kerja asing atau pimpinan tertinggi perusahaan harus melampirkan:

a) Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

b) Akte pendirian perusahaan; dan

c) Tanda daftar perusahaan.

9)  Untuk penanam modal harus melampirkan surat keterangan terakhir dari Badan  Koordinasi Penanaman Modal dan

surat izin usaha tetap;

10) Untuk Rohaniawan harus melampirkan surat rekomendasi dari Kementerian  Agama.

 

b. SKIM untuk proses menyampaikan pernyataan menjadi Warga Negara Indonesia :

1) Mengisi formulir yang ditentukan;

2) Menunjukan asli dan melampirkan fotokopi :

a) Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;

b) Izin Tinggal Terbatas/ Izin Tinggal Tetap yang sah dan masih berlaku; serta

c) Kutipan akta perkawinan/ buku nikah yang sah dan keteranganmasih dalam ikatan perkawinan dari lembaga yang

berwenang.

3) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia unutk jangka waktu :

a) Paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut; atau

b) Paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.

4) Tidak terdapat dalam daftar pencegahan;

5) Pasfoto terbaru berlatar warna merah berukuran 3 cmx4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4 cm x 6 cm

sebanyak 4 (empat ) lembar;

6) Surat kuasa bermaterai jika penyampaian permohonan dikuasakan;

 

   5. Prosedur

a. Sistem Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian:

Datang ke Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Uban secara langsung

b. Mekanisme dan Prosedur:

1) Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke loket;

2) Petugas loket memeriksa kelengkapan persyaratan, dan memberikan tanda terima permohonan;

3) Petugas Input data memasukkan data pemohon ke aplikasi e-office;

4) Petugas pemeriksa Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian memeriksa data pemohon pada daftar Cekal

dan meneliti keabsahan dokumen dan penjamin;

5) Petugas Seksi Status Keimigrasian melakukan pemindaian dokumen permohonan;

6) Kepala Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian melakukan penelitian data dan informasi serta memberikan

persetujuan;

7) Bendahara melakukan proses pembayaran dan memberikan tanda bukti bayar kepada pemohon;

8) Petugas Seksi Status Keimigrasian memberikan nomor register, menerakan pada paspor pemohon, dan mencetak SKIM;

9) Kepala Kantor Imigrasi menandatangai SKIM;

10) Petugas Seksi Status Keimigrasian memindai fotokopi halaman paspor yang terdapat peneraan SKIM sebagai arsip;

11) Petugas Loket menyerahkan SKIM kepada pemohon;

 

6. Waktu Pelayanan

Waktu penyelesaian permohonan Penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian adalah 2 (dua) hari setelah dilakukan

pembayaran.

 

7. Biaya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian

Hukum Dan Hak Asasi Manusia bahwa:

NO JENIS PENERIMAAN SATUAN TARIF
a. SURAT  KETERANGAN KEIMIGRASIAN Per orang Rp. 3.000.000

 

8. Produk

Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM).

 

 9. Pengelolaan pengaduan masyarakat dapat melalui :

a. Call Centre      : (0771) 81927;

b. Fax                  : (0771) 81760;

c. Kotak Saran/Pengaduan ;

d. Email               : kanim_tanjunguban@yahoo.com;

f. Facebook             : KANTOR IMIGRASI TANJUNG UBAN

Share ke social media...