Penerbitan Izin Tinggal Tetap

Penerbitan Izin Tinggal Tetap

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

     (service delivery)

    1. Jenis Layanan

Penerbitan Izin Tinggal Tetap

   2. Dasar hukum

a.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);

b.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 52,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5216);

c.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2013

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5409;

d.   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak  Yang Berlaku Pada

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;

e.  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Hukun dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

f.  Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian,

Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan, Dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Dan Izin

Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;

 

  2. Persyaratan

Umum: Mengisi formulir dan melampirkan peryaratan:

1) Bagi anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Tetap, meliputi:

 

a. Surat penjaminan dari Penjamin;

 

b. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;

 

c.  Fotokopi akta kelahiran;

 

d. Fotokopi akta perkawinan atau buku nikah dari orang tua;

 

e. Fotokopi Paspor Kebangsaan ayah dan/atau ibu yang sah dan masih berlaku;

 

f. Fotokopi Izin Tinggal Tetap ayah dan/atau ibu yang masih berlaku.

2) Bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, meliputi:

a. Surat permohonan dari suami atau istri yang warga negara Indonesia;

b. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;

c. Surat keterangan domisili;

d. Fotokopi akta perkawinan atau buku nikah (min pernikahan 2 tahun);

e. Fotokopi surat bukti pelaporan perkawinan dari kantor catatan sipil untuk pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri;

f. Fotokopi kartu tanda penduduk suami atau istri warga negara Indonesia yang masih berlaku; dan

g. Fotokopi kartu keluarga suami atau istri yang warga negara Indonesia.